Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah

Setelah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, resmi menjadi tersangka korupsi pembelian genset senilai Rp 30 miliar, lalu giliran Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar resmi sebagai tersangka kasus korupsi anggaran dewan dalam APBD 2002 sebesar Rp 6,4 miliar, oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Dua kasus korupsi menyangkut gubernur ini, masih ditambah hujan kasus korupsi yang menyangkut puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di berbagai wilayah di Indonesia, dengan modus mirip: menyelewengkan APBD.

Kasus-kasus tersebut dinilai peneliti The Habibie Center, Andrinof A.Chaniago merupakan salah satu akibat meningkatnya kekuasaan legislatif maupun eksekutif di daerah. Hal itu dimungkinkan karena dalam UU No.22/1999 tentang pemerintah daerah, dewan memiliki hak besar untuk mengatur anggaran. Tapi, undang-undang tersebut tidak mengatur mekanisme pertanggungjawaban yang transparan kepada publik. Tidak heran jika wewenang yang besar itu justru melahirkan penyimpangan, yaitu mengalirkan dana negara ke kantong pribadi. Baca Selanjutnya

Read more »

Mencari Solusi Sengketa Antar Daerah

Oleh : Luther Ulag

POTENSI DIPEREBUTKAN – Ketika otonomi daerah mulai diterapkan di Indonesia, salah satu sektor yang berpotensi diperebutkan di bidang pariwisata. Apalagi sektor tersebut sudah benar-benar ada hasilnya.

Potensi konflik yang bakal ditimbulkan dalam pelaksanaan otonomi daerah benar-benar menjadi kenyataan. Soal penentuan batas wilayah, kewenangan daerah, ketentuan mengenai pungutan atau retribusi, dan perizinan mulai bermunculan ketika Undang-Undang (UU) No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan.

Seperti yang pernah terjadi di Bali, pada awal undang-undang itu diberlakukan. Antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan beberapa pemerintah kabupaten di sana memperebutkan kewenangan pengelolaan urusan pariwisata.

Sengketa serupa pun terjadi di Jawa Tengah (Jateng). Antara Pemprov Jateng dan beberapa pemerintah kabupaten dan pemerintah kota memperebutkan kewenangan hasil pendapatan dari tempat pelelangan ikan. Baca Selengkapnya

Read more »

Otonomi Daerah dan Kondisi Fiskal di Indonesia

Oleh : Bambang Brodjonegoro

Seperti sudah diduga sebelumnya, implementasi otonomi daerah yang sudah berlangsung lebih dari dua bulan masih jauh dari sempurna. Berbagai macam keluhan dari daerah, kebingungan para pejabat dan masyarakat daerah, serta ketidakpastian yang menyelimuti para calon investor makin membuat banyak orang pesimis akan prospek pemulihan ekonomi Indonesia yang sudah diganggu oleh banyak masalah, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi. Bahkan ketidakjelasan otonomi daerah saat ini dijadikan salah satu alasan utama sikap wait and see dari para calon investor asing disamping ketidakpastian politik dan hukum. Tampaknya tindakan-tindakan di atas merupakan reaksi jangka pendek atau reaksi spontan dari para pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan otonomi daerah.
Baca Selengkapnya

Read more »