Renungan Kemerdekaan

Pakaian kebangsaan kita, harga diri nasionalisme kita telah disobek-sobek oleh tradisi penindasan, oleh tradisi kebodohan, oleh tradisi keserakahan yang tidak habis-habis. Harus kita benahi lagi, harus kita jahit lagi, harus kita utuhkan kembali agar supaya kita siap untuk menghadap ke masa depan. Memang kita sudah terbangun dari tidur, sudah bangun, sudah bangkit sesudah tidur terlalu nyenyak selama 30 tahun atau mungkin lebih lama dari itu. Kita memang sudah bangkit. Beribu-ribu kaum muda, berjuta-juta rakyat sudah bangkit keluar rumah dan memenuhi jalanan. Membanjiri sejarah dengan semangat menguak kemerdekaan yang terlalu lama diidamkan....

Read more »

PELANGGARAN HAM YANG TERJADI DI INDONESIA SELAMA ORDE BARU

1965: 1. Penculikan dan pembunuhan terhadap tujuh jendral Angkatan Darat. 2. Penangkapan, penahanan dan pembantaian massa pendukung dan mereka yang diduga sebagai pendukung Partai Komunis Indonesia. Aparat keamanan terlibat aktif maupun pasif dalam kejadian ini. 1966: 1. Penahanan dan pembunuhan tanpa pengadilan terhadap PKI terus berlangsung, banyak yang tidak terurus secara layak di penjara, termasuk mengalami siksaan dan intimidasi di penjara. 2. Dr Soumokil, mantan pemimpin Republik Maluku Selatan dieksekusi pada bulan Desember. 3. Sekolah- sekolah Cina di Indonesia ditutup pada bulan Desember. 1967: 1. Koran- koran berbahasa Cina ditutup...

Read more »

FILSAFAT SEBAGAI PENDIDIKAN POLITIK

OlehChusnul Murtafiin NIETZSCHE membayangkan filsafat sebagai praktik membentuk kehidupan--sebagai perjuangan dan kegagalan serta gelombang-pasang energi ekstatik--yang mengubahnya dari malaise idealisme melalui ribuan malam-malam gelap menuju pencapaian kesehatan yang bersemangat. Senada dengan Nietzsche, Gramsci pernah mengatakan bahwa 'filsafat yang sejati bukan merupakan cabang kajian yang terisolasi, tetapi dalam dirinya sendiri mengandung seluruh anasir fundamental yang dibutuhkan untuk mengonstruksi konsepsi tentang dunia yang total dan integral dan segala hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan organisasi masyarakat politik yang integral...

Read more »

Dominasi Negara dan Kerusakan Lingkungan

ign: center;"> Oleh: Adji Samekto Ada hubungan erat antara teori modernisasi atau pembangunan di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, dan kerusakan lingkungan. Tulisan ini mencoba mengurai fenomena modernisasi model dunia ketiga, yang ternyata menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Penggunaan istilah modernisasi sering ditukarbalikkan dengan istilah pembangunan sehingga modernisasi dianggap memiliki kesamaan arti dengan pembangunan (Mansour Fakih, 2001). Sesuai dengan itu maka dikatakan teori modernisasi sebenarnya sama dengan teori pembangunan, yang pada dasarnya merupakan teori perubahan sosial . Sebagaimana diketahui, setelah...

Read more »

Korupsi Adalah Budaya Kita

Oleh : Taufik Nurohman Saya yakin ada diantara pembaca yang tidak setuju dengan judul artikel ini. Tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa korupsi sudah menjadi bagian dari budaya kita. Kita banyak mendengar ataupun membaca di media massa bahwa Indonesia termasuk salah satu negara terkorup di dunia dan sebetulnya kita dapat melihat dengan jelas bahwa korupsi yang merajalela di negeri ini betul betul terjadi secara terang-terangan dan melibatkan banyak kalangan, pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi politik, organisasi bisnis, organisasi sosial kemasyarakatan bahkan kalangan akademis pun tidak luput dari serangan virus korupsi ini....

Read more »

Strategi Pertahanan Wilayah Perbatasan Indonesia

Oleh: Moh Arif Widarto, SE., Anggota Dewan Penasehat Harian TANDEF Media Indonesia 14/11/2008 menurunkan editorial berjudul "Ambalat yang Terancam". Media Indonesia menulis bahwa TNI AL mengerahkan enam kapal perang ke perairan Ambalat di Kalimantan Timur. Ambalat memang menjadi wilayah yang disengketakan oleh Malaysia dan Indonesia. Bahkan, pada 2005 sempat terjadi ketegangan di wilayah itu karena Angkatan Laut Indonesia dan Malaysia sama-sama dalam keadaan siap tempur. Indonesia, sebagai negara ASEAN yang memiliki wilayah paling luas tidak memiliki ambisi teritorial untuk mencaplok wilayah negara lain. Hal tersebut sangat berbeda dengan...

Read more »

Orang Miskin Dilarang Sakit, Orang Tidak Miskin Jangan Sakit

Oleh : Taufik Nurohman Memang sangat relevan dengan keadaan di negeri ini ketika ada ungkapan "orang miskin dilarang sakit". ungkapan ini terbukti ketika kita coba datang ke rumah sakit, rumah sakit manapun baik milik pemerintah maupun swasta, sebelum mendapat penganganan yang sifatnya serius kita harus mempersiapan terlebih dahulu biayanya dengan dalih penyelesaian administrasi. Memang ada beberapa kebijakan pemerintah yang memberikan keringanan kepada orang yang kurang mampu membeyar "biaya administrasi" namun persyaratannya sangat banyak termasuk surat-surat keterangan dari RT, RW, sampai ke desa atau kelurahan. Hal ini memungkinkan seorang...

Read more »

Kasus Arifinto Tusuk Jantung Kredibilitas PKS

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Arifinto, tertangkap kamera sedang menonton video porno ketika sidang paripurna DPR berlangsung. Tak pelak lagi, hal ini kembali membuat PKS menjadi sorotan. “Kasus ini makin menambah demoralisasi PKS,” kata pengamat politik Burhanudin Muhtadi, kepada VIVAnews, Sabtu 9 April 2011. Padahal, kata Burhanuddin, PKS adalah salah satu partai di parlemen yang turut mendukung dan memperjuangkan pengesahan UU Pornografi. Dengan demikian, menurutnya, kasus terakhir yang memalukan ini – terlepas dari apakah Arifinto menonton video itu karena faktor kesengajaan atau ketidaksengajaan – dapat menjadi bumerang bagi PKS...

Read more »

Sesat Pikir dalam Dunia Politik Praktis

Oleh : Taufik Nurohman Akhir-akhir ini kita seringkali melihat sebuah realitas yang terjadi di dalam dunia politik yang berkembang di negara kita yang sangat memprihatinkan. Jangankan dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara atau pemerintahan, dalam suatu kelompok yang dinamakan partai politik pun seringkali terjadi konflik. Memang ketika melihat teori yang ada konflik dalam dunia politik tidak dapat dihilangkan. Tetapi dalam hal ini, konflik yang sifatnya intern dalam tubuh partai politik misalnya seyogyanya dapat diatur sedemikian sehingga tidak menimbulkan distintergrasi dalam tubuh partai atau kelompoknya. Ketika kita melihat realitas...

Read more »

Peran Lembaga Kemasyarakatan atau Organisasi Non-Politik (Ornop) dalam Mempengaruhi Kebijakan

Oleh : Taufik Nurohman Peran Lembaga Kemasyarakatan atau Organisasi Non-Politik (Ornop) dalam Mempengaruhi Kebijakan Menurut Soekanto (1999:268) Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan...

Read more »

Teori Sistem David Easton

Oleh : Taufik Nurohman Sistem dapat diartikan sebagai kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, komponen atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterkaitan yang mengikat dan fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasannya unit terjaga utuh eksistensinya. Tinjauan tersebut adalah pandangan dari segi bentuknya. Jadi pengertian sistem, disamping dapat diterapkan pada hal yang bersifat “immaterial” atau suatu proses “immaterial”, juga dapat diterapkan pada hal yang bersifat material. Untuk yang bersifat “immaterial” penguraian atau penentuan “model”-nya lebih cenderung berfungsi sebagai...

Read more »

Demokrasi...Sistem Politik di Indonesia?

OLeh : Taufik Nurohman Sistem politik yang mengarah pada sistem politik yang demokratis dapat terlihat ketika kita mengkorelasikan sistem politik yang sedang berjalan dengan indikator-indikator demokrasi secara empirik yang merupakan prasyarat suatu sistem politik yang demokratis. Menurut Afan Gaffar (2002:7-10) prasyarat dari sistem politik yang demokratis adalah sebagai berikut : 1.Akuntabilitas Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. 2.Rotasi kekuasaan Dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan...

Read more »